Penangguhan Putusan Perkara Pidana melalui Putusan Sela oleh Hakim dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi Putusan Sela Pengadilan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi)

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa penormaan penangguhan putusan perkara pidana melalui putusan sela Pengadilan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi dapat dibenarkan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980, yang memperbolehkan pengadilan menunda pemeriksaan perkara pidana menunggu putusan perkara perdata dalam hal terdapat sengketa pra yudisial. Namun, hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 81 KUHP karena tidak jelas bagaimana penyelesaian antara perkara pidana dan perdata jika diajukan secara bersamaan. Kekosongan hukum ini menimbulkan dualisme dalam praktik peradilan di Indonesia dan dapat menyebabkan salah satu perkara menjadi prematur karena memerlukan putusan perdata atau pidana terlebih dahulu.

Kata kunci

• Hakim
• Penangguhan Perkara Pidana
• Putusan Sela