Analisis Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PN Kendari Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Kdi)

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum terhadap putusan PN Kendari Nomor 42/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Kdi menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi terbatas pada suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa, serta penggelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, tidak semua perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi jika tidak diatur dalam Undang-Undang. Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), karakteristiknya tidak sesuai dengan ciri tindak pidana korupsi, sehingga prinsip legalitas menghalangi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, piutang negara termasuk piutang PNBP dapat dianggap sebagai kerugian negara, dan penyelesaian sengketa piutang dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBP, bahkan dengan melibatkan mitra atau Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam hal ini, PT Toshida Indonesia sebagai korporasi memiliki hubungan dengan penyelesaian masalah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sementara status Terdakwa Umar sebagai General Manager memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan dan legitimasi dalam mewakili korporasi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menghilangkan unsur "dapat" terkait kerugian keuangan negara, menekankan bahwa kerugian harus aktual dan nyata dalam kasus tindak pidana korupsi. Kedua norma yang ada perlu diterapkan dengan memperhatikan kekhususan situasi, dan dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan landasan yang sesuai.

Kata kunci

• IPPKH
• PNBP
• Tindak Pidana Korupsi