Analisis Hukum terhadap Eksekusi Lahan sebagai Jaminan dari Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan No. 65/Pdt.Bth/2022/PN Kdi)

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut analisa penulis berdasarkan kronologi kasus di atas jaminan kebendaan atas utang La Ode Abu Bakar yakni tanah Seluas 250 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) tidak bisa dijadikan objek sengketa antara Kasim Ramali dan Laode Bungi sebab Laode Bungi tidak memiliki alas hak terkait kepemilikan tanah tersebut sehingga dalam hal ini Laode Bungi melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai sebab yang halal adalah perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum sebab tanah yang dijadikan objek jaminan bukan lagi milik terlawan II yakni Laode Bungi. Pemberi hak tanggungan haruslah merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan pada pertimbangan hakim, penulis menemukan beberapa kekeliruan dalam putusan tersebut, yang menurut Analisa penulis menunjukkan adanya indikasi diskriminasi dan inkonsistensi, dimana hakim kurang mempertimbangkan saksi serta bukti yang dihadirkan oleh bapak Laode Abu Bakar. Menurut Analisa penulis Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan adanya pengakuan Laode Bungi dan dalam persidangan. Putusan hakim seharusnya mencerminkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan karena putusan hakim memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.

Kata kunci

• Eksekusi Lahan
• Hutang Piutang
• Wanprestasi