Penyalahgunaan Wewenang dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikenakan pada pengurus atau pembuatnya berdasarkan KUHP Pasal 59. Pidana hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, sehingga jika terjadi tindak pidana korupsi di BUMDes, orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan". Dalam hal tindak pidana korupsi terjadi di BUMDes, orang perseorangan yang dinyatakan bersalah dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat pada BUMDes hanya bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa. Inspektorat Kabupaten Konawe melakukan pengawasan dan pembinaan di Desa Lalowulo Kecamatan Besulutu sesuai dengan Peraturan. Jika pengawasan dilakukan secara terjadwal dan berkala, maka dapat meminimalkan kemungkinan kelalaian dalam penggunaan dana kampung.

Kata kunci

• Korupsi
• Penyertaan Modal BUMDes
• penyalahgunaan wewenang