Tanggung Jawab Pejabat Berwenang dalam Menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah yang menganut nilai-nilai demokrasi, serta menganalisis hambatan pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam melaksanakan pemilu. pengawasan pemilihan kepala daerah, dan dalam penelitian ini bersifat normatif sehingga dalam penelitian ini dapat dikatakan penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis. Kesimpulannya adalah Fungsi kedaulatan rakyat oleh badan pengawas pemilihan umum diwujudkan dalam kehendak bersama menyelenggarakan pemilihan umum. Sehingga, demokrasi menjadi totaliter dengan jaminan konstitusional bagi semua kelompok dan tidak bertentangan dengan gagasan nilai demokrasi itu sendiri. Hambatan-hambatannya adalah tidak terpenuhinya syarat formil dan materil bagi calon, fenomena politik uang (money politic), dan hilangnya sistem pengendalian ekstra ketat dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang dapat menimbulkan konflik keras di tengah-tengah masyarakat (konflik horizontal) yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan lingkungan dan dapat membawa korban jiwa maupun harta benda.

Kata kunci

• Bawaslu
• Kepala Daerah
• Pengawasan
• fungsi