Article
Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 541–553
Abstrak
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap penghentian penyidikan berdasarkan restorative justice tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, penghentian penyidikan dilakukan demi hukum. Restorative merupakan alasan baru dalam penghentian penyidikan setelah lahir Perkapolri tersebut sebagai bentuk perluasan dari KUHAP agar penanganan perkara bisa lebih baik. Sementara kesalahan penafsiran oleh Polres Baubau yang melakukan penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan restorative justice tanpa menuntaskan terlaksananya perjanjian restorative justice tersebut, berimplikasi dilakukannya praperadilan oleh korban yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya restorative justice tersebut.