Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sanksi dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada terkait penggunaan hak pilih orang lain, serta menganalisis kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Pemilu terkait perbuatan menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dasar terletak pada sanksi pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang Pemilukada mengatur sanksi pidana yang lebih berat baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, dengan tujuan menciptakan pemilihan kepala daerah yang demokratis yang tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik. Di sisi lain, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur sanksi pidana maksimal yang relatif lebih ringan, karena lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik anggota DPR dan melindungi kepentingan pihak ketiga atau partai politik. Selain itu, kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Pemilu terkait perbuatan menyuruh seseorang menggunakan hak pilih orang lain memberikan peluang bagi peserta pemilu atau pihak lain untuk menyuruh orang lain menggunakan hak pilih demi keuntungan pribadi atau melindungi kepentingan pihak ketiga (partai politik).

Kata kunci

• Pemilukada
• Sanksi Pidana
• Undang-Undang Pemilu