Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara

Abstrak

Penelitian ini mengindikasikan bahwa BPK dan BPKP memiliki peran yang berbeda dalam menentukan kerugian keuangan negara akibat korupsi. BPK memegang kewenangan menetapkan kerugian berdasarkan ketentuan hukum tertentu, sedangkan BPKP memiliki kewenangan terbatas dalam memeriksa perhitungan kerugian sebagai tanda adanya penyimpangan. Meskipun BPK memiliki wewenang hierarkis yang kuat, nilai kerugian juga bisa ditentukan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan sesuai pedoman Mahkamah Agung. Namun, BPKP tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kerugian. Kurangnya klarifikasi mengenai lembaga yang berwenang mendeklarasikan nilai kerugian menciptakan ketidakpastian, mengakibatkan dampak standar ganda dalam audit kerugian karena metode dan prinsip yang berbeda. Ini menciptakan peluang manipulasi dalam penanganan tindak pidana korupsi karena BPK dan BPKP bisa dipilih sesuai pilihan praktisi hukum.

Kata kunci

• PK Tahap Kedua
• Tindak Pidana Korupsi
• putusan bebas