Sanksi Pidana Selain Penjara dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana alternatif selain penjara dalam putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta alasan hukum yang mendasari ketidakinginan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, kasus, konsep, dan perbandingan dengan analisis perspektif dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Raha terdapat 31 perkara pidana anak. Dari jumlah tersebut, 6 perkara diselesaikan melalui Diversi, sementara 25 perkara lainnya melanjutkan persidangan hingga putusan Hakim. Namun, tidak ada perkara pidana anak yang dijatuhi sanksi pidana selain penjara. Hakim di Pengadilan Negeri Raha belum memberikan pertimbangan yang memadai untuk menerapkan sanksi alternatif terhadap anak meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) telah menyediakan banyak alternatif pidana. Beberapa alasan hukum yang mendukung ketidakinginan hakim mengimplementasikan sanksi pidana selain penjara dalam perkara pidana anak adalah sebagai berikut: Pertama, Hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan fakta-fakta persidangan dalam memutus perkara anak. Kedua, kekurangan peraturan pemerintah yang mengatur bentuk dan pelaksanaan sanksi pidana alternatif sesuai Pasal 71 ayat (5) UU SPPA. Ketiga, perbedaan pemahaman dalam menerapkan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum. Keempat, ketiadaan Badan Pembinaan Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha.

Kata kunci

• Pelaku Anak
• Pidana Selain Penjara
• Putusan Hakim