Article
Pertanggungjawaban Pegawai Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 879–895
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pegawai bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa prinsip kehati-hatian berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam sektor perbankan yaitu prinsip kehati-hatian memiliki 5 C yaitu penilaian yaitu, penilaian watak atau kepribadian (character), penilaian kemampuan (capacity), penilaian terhadap modal (capital), penilaian terhadap agunan (collateral), dan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). karena itu peraturan perundang-undangan mewajibkan bank bertindak hati-hati dan menerapkan prinsip-prinsip utama dalam perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah CDD dan EDD sebagai langkah pertama upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Pertanggungjawaban pegawai bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian bank berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian yaitu melihat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dengan sengaja membuat catatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, catatan dalam pembukuan, dalam laporan, atau dokumen laporan transaksi atau rekening suatu bank.