Perlindungan Hutan dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan bebas (vrijspraak) yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terhadap perkara Nomor. 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi Jika dihubungkan dengan teori keadilan dalam membuat putusan, hakim telah menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang didasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan telah sesuai konsep hukum pidana oleh karena seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip “actus non facit reum, nisi mens sit rea” “tiada pidana tanpa kesalahan” selain itu dalam pertimbangan hakim menilai bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum serta penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan. Perbuatan Terdakwa yang menandatangani Lampiran Persetujuan RKAB PT Toshida Indonesia yang tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan harus dilihat sebagai tindakan administrasi atau berkenaan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berarti bukan korupsinya hal ini mengikuti asas lex specialis sistematis.

Kata kunci

• Perlindungan hutan
• pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan
• sanksi hukum