Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa batasan dalam pertanggungjawaban penyidik dalam melakukan salah tangkap apabila pelanggar secara terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 15, dan 16 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyidik Polri dibedakan menjadi 2 yaitu: tanggung jawab materiil, yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka, dan tanggung jawab imaterial yaitu, mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di lembaga pendidikan Polri. Standar ganti rugi korban salah tangkap adalah Rp. 500.000,00 dan paling banyak Rp. 100.000,00. Namun, jika kekeliruan atau kesalahan penangkapan atau penahanan yang dialaminya mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian yang diterima adalah Rp 25 juta-Rp 300 juta. Adapun jika penangkapan atau penahanan yang dialami mengakibatkan mati, maka besarnya ganti kerugian yang diberikan sesuai aturan adalah Rp 50 juta-Rp 600 juta. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan paling lama tiga bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Kata kunci

• Penyidik
• Pertanggungjawaban
• Salah Tangkap