Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pemeriksaan Saksi Judex Factie di Tingkat Kasasi

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan pemeriksaan saksi judex factie dalam tindak pidana korupsi karena Seharusnya secara norma hukum Peradilan tingkat pertama sebagai judex factie yaitu memutus perkara berdasarkan fakta hukum, sedangkan fungsi pengadilan tingkat banding adalah memeriksa atau mengoreksi dan meluruskan kekeliruan putusan yang diputus pengadilan tingkat pertama, dengan demikian kompetensi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sebagai judex factie, sedangkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi hanya berwenang memeriksa interpretasi, konstruksi dan menentukan serta memeriksa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum putusan (judex jurist). Selain itu, putusan menambah pidana oleh Mahkamah Agung atas Penilaian judex factie tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, dimana berdasarkan asas judex jurist Mahkamah Agung hanyalah memeriksa apakah ada penerapan hukum yang salah bukan kemudian memeriksa atau mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diperiksa pada judex factie. Penambahan pemidanaan oleh Mahkamah Agung tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP.

Kata kunci

• Saksi Judex Factie
• Sanksi Pidana
• Tindak Pidana Korupsi