Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1310/E/EJP/05/2022

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bahwa keluarnya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-1310/E/EJP/05/2022 tidak sesuai dengan filosofi KUHAP karena bertentangan dengan asas preferensi. Penuntut umum yang menyuruh penyidik untuk melakukan penyidikan ulang dapat dibatalkan dengan melalui praperadilan sesuai dengan Pasal 80 KUHAP. Jika penuntut umum tetap tidak mau melanjutkan tahap penuntutan maka dapat dilanjutkan pada Pasal 81 KUHAP agar penuntut umum melakukan ganti kerugian. Akibat hukumnya korban mendapatkan ketidakpastian hukum karena PERJA bertentangan dengan asas preferensi dan dari aspek hierarki perundang-undangan, PERJA hanya mengikat secara internal. Sementara KUHAP mengikat secara universal. PERJA tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena masuk dalam peraturan biasa.

Kata kunci

• PERJA
• Penyidikan Ulang
• Tindak Pidana Umum