Penghentian Penyidikan Karena Pengembalian SPDP dari Jaksa Penuntut Umum

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan karena pengembalian SPDP dari penuntut umum telah sesuai menurut hukum formal sebagaimana yang diatur di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER–036/A/JA/09/2011 dan Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-1297/E/EJP/05/2022. Namun demikian aspek formal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana dimana aturan tersebut lebih mengedepankan kepentingan hukum tersangka dan bukan korban tindak pidana. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya penghentian penyidikan karena pengembalian SPDP dari penuntut umum yakni tidak terwujudnya asas keadilan serta asas perlindungan korban tindak pidana sehingga peraturan yang dibuat tersebut lebih mementingkan kepentingan prosedural tersangka yang akan berdampak secara psikologi bagi korban dan menurunnya kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai penegak hukum. Selain itu peraturan hukum melahirkan yang ada telah menimbulkan konflik norma dan mengesampingkan KUHAP serta menghambat proses penanganan perkara oleh penyidik tanpa mempertimbangkan alasan status DPO tersangka sebagai alasan hukum dikecualikannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER–036/A/JA/09/2011 dan Surat Kejaksaan Agung Nomor:B-1297/E/EJP/05/2022.

Kata kunci

• Jaksa Penuntut Umum
• Pengembalian SPDP
• Penghentian Penyidikan