Kebijakan Pemidanaan Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi seksual tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi meskipun dalam Pasal 12B terkandung frasa fasilitas lainnya tetapi fasilitas lainnya dapat menimbulkan multi tafsir sedangkan penanganan perkara korupsi mengedepankan aspek kepastian hukum dan asas legalitas, selain itu gratifikasi seksual sulit di dikonversi dalam bentuk uang sedangkan gratifikasi dalam pembuktiannya menerapkan standar limitatif besaran gratifikasi seperti yang diprasyaratkan dalam UUPTPK. Bentuk kebijakan pemidanaan gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi paling tidak harus memiliki tiga unsur untuk dapat dipidananya gratifikasi seksual yakni adanya pelaku yaitu orang yang memberi gratifikasi pejabat yang disuap dan pelayan seksualnya itu sendiri serta selama transaksi dan layanan seksual tersebut memiliki kaitan atau terdapat hubungannya dengan wewenang dan jabatan yang diberikan terhadap seorang pejabat atau penyelenggara Negara artinya formulasi aturan baru mengenai gratifikasi seksual harus mampu menjerat setiap pelaku yang terlibat baik itu pemberi layanan gratifikasi penerima layanan gratifikasi maupun pelayan itu sendiri sebagai pelaku prostitusi dengan tetap mengedepankan aspek pemeriksaan dalam persidangan yang bersifat tertutup untuk gratifikasi seksual.

Kata kunci

• Gratifikasi Seksual
• Kebijakan Pemidanaan
• Tindak Pidana Korupsi