Article
Kebijakan Hukum Pelaksanaan Persidangan Online Pasca COVID-19 Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 769–784
Abstrak
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan online pasca situasi COVID-19 sejalan dengan asas-asas Peradilan Murah Sederhana Dan Biaya Ringan Pada prinsipnya persidangan online Dalam Sistem Hukum Indonesia pelaksanaannya telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tidak memihak. Hal ini tampak bahwa pelaksanaan persidangan secara virtual lebih efisien dari segi pembiayaan, lebih cepat dalam hal pelaksanaan pemeriksaan saksi dalam persidangan. Pelaksanaan persidangan secara online masih membutuhkan perbaikan terutama infrastruktur dan pelatihan para pengguna sistem peradilan online serta bertujuan tidak ada kerugian bagi terdakwa. Pelaksanaan persidangan online situasi COVID-19 tidak bertentangan asas pemeriksaan langsung dan terbuka sebab sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 195 KUHAP dimana seluruh putusan pengadilan adalah sah dan dapat dilaksanakan hanya jika putusan itu dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum seluruh sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Prinsip dikecualikan oleh UU apabila dalam situasi tertentu seperti pandemi COVID-19. Pelaksanaan Persidangan online Pasca Situasi COVID-19 tentunya bertentangan dengan KUHAP karena status COVID-19 telah berakhir dan Kembali ke situasi normal baru. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni KUHAP.