Penerapan Pidana Denda yang Melebihi Batas Waktu Sesuai KUHAP

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembayaran pidana denda melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang- undang serta kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas waktu pembayaran pidana denda dan aparat penegak hukum yang tidak profesional. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Mekanisme Pembayarannya denda Sesuai Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Undang-Undang, selain harus berpedoman pada konsep baru hukum pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan kemudian menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa yang akan bertindak selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Jaksa Eksekutor hanya tinggal menunggu sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Undang- undang untuk terpidana melakukan pembayaran tersebut, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 273 ayat (1), ayat (2) KUHAP selama total 2 (dua) bulan. 2) Akibat hukum dari pembayaran pidana denda yang diterima melebihi batas waktu sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1), ayat (2) KUHAP, karena pembayaran uang denda tersebut tidak sah menurut hukum, maka uang pembayaran denda dari para terpidana sebagaimana 3 (tiga) contoh kasus yang diajukan harus dikembalikan kepada terpidana dan selanjutnya para terpidana juga wajib menjalani masa hukuman pidana tambahan, yaitu kurungan pengganti.

Kata kunci

• Aparat Penegak Hukum
• KUHAP
• Pidana Denda