Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak identitas anak. penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. berdasarkan hasil penelitian bahwa tanggung jawab negara memberikan kepastian hukum terhadap hak identitas anak, yang pada hakikatnya berisi tentang kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia (khususnya anak) yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya hukum dapat dilakukan dalam mewujudkan pemenuhan hak identitas anak, dengan cara menerbitkan program Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut sebagai KIA). ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Administrasi dan kependudukan.

Kata kunci

• Hak Asasi Manusia
• pernikahan
• tanggung jawab negara