Penegakan Hukum Pidana oleh Polri Terhadap Kegiatan Illegal Mining

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pada aparat kepolisian yang melindungi pelaku illegal mining. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana pada kegiatan pelaku illegal mining merupakan hal yang harus dilakukan dengan cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi mereka yang dengan sengaja melangsungkan kegiatan pertambangan secara liar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku illegal mining dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Penyebab kegiatan illegal mining dapat diklasifikasikan menjadi yaitu faktor ekonomi, faktor hukum, dan faktor sosial politik. Salah satu faktor yang mengakibatkan tindakan illegal mining sulit dihentikan, yakni lemahnya penegak hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh anggota Polri dengan pelaku penambangan ilegal termasuk perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena Polri seharusnya menindak pelaku penambangan ilegal.

Kata kunci

• Aparat
• Illegal Mining
• Penegakan Hukum