Analisis Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU/XIX/2021 mengenai sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU/XIX/2021 terhadap sifat Putusan DKPP. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas norma Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya, Putusan DKPP bermakna mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Implikasi hukum Putusan tersebut adalah penegasan sifat final dan mengikat Putusan DKPP yang berbeda dengan putusan badan peradilan, penegasan bahwa DKPP merupakan bagian dari penyelenggara pemilu serta potensi pengujian atas Putusan DKPP melalui mekanisme sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka dapat dilakukan revisi atas norma Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan mengonstruksikan produk akhir penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP sebagai rekomendasi yang tetap wajib ditindaklanjuti dengan keputusan tata usaha negara.

Kata kunci

• Mahkamah Konstitusi
• Penyelenggara Pemilu
• Putusan