Analisis Pertimbangan Hukum atas Sanksi Administratif Pemberhentian Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Sulawesi Tenggara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberhentikan Notaris secara administratif, dengan fokus pada Putusan Nomor: 02/Pts/MPWN Prov. Sultra/VIII/2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksaan, pengawasan, dan sanksi bagi Notaris berada pada Majelis Pengawas Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi administratif yang dapat diberikan mencakup teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan atau tanpa hormat. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi harus memperhatikan aspek pembinaan dan kepatuhan hukum, serta dilakukan secara berjenjang. Majelis Pengawas Daerah lebih cenderung pada pembinaan, sementara Majelis Pengawas Wilayah menggunakan pendekatan represif berdasarkan pelanggaran yang disengaja atau kelalaian yang jelas dari Notaris, tanpa alasan pembenar yang sah.

Kata kunci

• Notaris
• Pengawasan
• Sanksi