Article
Upaya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Baubau
Halu Oleo Legal Research, Vol. 5 No. 3 (2023), hlm. 1003–1016
Abstrak
Data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif hasil kerja sama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik yang diluncurkan pada Maret 2017 menunjukkan rendahnya pendaftaran HKI bidang ekonomi kreatif, yaitu 11,05%. Dengan demikian 88,95% produk ekonomi kreatif belum mendapatkan pelindungan hak kekayaan intelektual. Ekonomi kreatif di Kota Baubau saat ini belum memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, angka pembajakan atau plagiat terhadap suatu karya atau ide kreatif ini sangat merugikan pelaku ekonomi kreatif terutama dalam hal pemenuhan hak ekonomi yang masih terbilang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pandangan mengenai realitas perlindungan hak kekayaan intelektual terkait dengan prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual dianggap rumit, sulit, membutuhkan biaya yang besar dengan waktu yang lama dan tidak pasti. Untuk itu, diperlukan suatu upaya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yang diuraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk memudahkan menarik kesimpulan dari data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Baubau berupa perlindungan hak cipta, perlindungan merek dagang maupun merek jasa, perlindungan desain industri dan perlindungan rahasia dagang. Sedangkan upaya dalam memperoleh perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif Kota Baubau antara lain pendampingan pendaftaran HKI kepada pelaku ekonomi kreatif, pemberian intensif pembiayaan pendaftaran HKI kepada pelaku ekonomi kreatif, kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kota Baubau, dan pendaftaran merek kolektif industri ekonomi kreatif.