Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, dengan analisis yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengatur aborsi terhadap korban pemerkosaan, regulasi yang membatasi aborsi hanya pada kasus abortus provokatus medikalis dan korban perkosaan memberikan perlindungan yang tepat, dengan memperhatikan aspek kesehatan. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada perempuan dan sesuai dengan tujuan peraturan yang fokus pada kesehatan. Perspektif hak asasi manusia dan ketentuan dalam KUHP serta Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa suami tidak dapat menuntut pidana terhadap istri yang ingin melakukan aborsi tanpa izin, mengingat kemungkinan kehamilan tersebut sebagai hasil kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pengecualian terhadap aborsi juga telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, sehingga pidana hanya berlaku untuk pelaku aborsi yang melanggar aturan yang berlaku.

Kata kunci

• Aborsi
• Korban
• perlindungan hukum