Article
Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kendaraan yang Nomor Pelat Kendaraannya Dipakai oleh Orang Lain yang Melanggar Lalu Lintas Berbasis E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 58–71
Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis gratifikasi pelayanan seksual termasuk sebagai tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis sistem pembuktian tindak pidana gratifikasi pelayanan seksual. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya paksa merupakan suatu tindakan aparat penegak hukum yang bersifat memaksa terhadap seseorang dengan cara membatasi kebebasan yang dimilikinya serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapa pun. Perbedaan aturan upaya paksa yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHAP dengan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2009 yang mengatakan tidak adanya upaya paksa pada penghimpunan keterangan di tingkat penyelidikan dapat mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum di masyarakat padahal KUHAP telah memberikan kewenangan secara eksplisit pada Pasal 5 ayat (1) angka 2 KUHAP kepada penyelidik membawa dan menghadapkan seseorang (upaya paksa) atas perintah penyidik. Untuk itu, dibutuhkan aturan khusus dalam Peraturan Kepolisian mengenai kewenangan mengenai adanya upaya paksa pada tahap penyelidikan ketika saksi tidak menghadiri panggilan klarifikasi oleh kepolisian untuk menghindari proses penegakan hukum yang lama. Selain itu. formulasi pengaturan upaya paksa pada tahap penyelidikan dapat diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian agar dapat dijadikan landasan hukum bagi penyelidik. Formulasi ini tetap harus memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Formulasi pengaturan mengenai upaya paksa pada tahap penyelidikan yang merujuk pada pedoman KUHAP.