Pertanggungjawaban Pidana atas Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, dengan analisis yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang penyelenggara jalan dalam pembinaan jalan raya terbagi sesuai dengan tingkatan jalan. Penyelenggaraan jalan provinsi dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sementara jalan nasional berada di bawah tanggung jawab Menteri PUPR. Penyelenggara jalan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas kerusakan jalan yang menyebabkan kematian korban, terutama jika tidak ada kelalaiannya sendiri. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sementara korban dapat menerima kompensasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kata kunci

• Korban
• Penyelenggara Jalan
• Pertanggungjawaban