Article
Hak Imunitas Advokat yang Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Menjalankan Kuasa
Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 25–33
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokat yang menjalankan kuasa apakah dapat ditetapkan sebagai tersangka; dan untuk menganalisis urgensi kedudukan advokat dalam melakukan pendampingan klien. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang advokat yang menjalankan kuasa dapat dituntut atau ditetapkan sebagai tersangka apabila tindakan yang dilakukan oleh advokat tersebut diduga sebagai tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, hal mana tindakan advokat tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya tidak saling berkaitan, dan tindakan itu tidak berlandaskan dengan perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan bahwa advokat tersebut melakukan “tindakan yang melanggar hukum. Urgensi kedudukan advokat dalam melakukan pendampingan klien keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat (klien), seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat, atau menjadi kuasa hukum untuk atas nama klien demi menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional.