Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perspektif Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi kepada perusahaan tidak berdasarkan pada nilai iuran yang tertunggak, melainkan berdasarkan pada periode waktu dimana iuran tersebut tidak dibayarkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang menunggak 1 juta ataupun 100 juta bisa saja mendapatkan teguran yang sama dari Kejari sesuai dengan SKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi Administrasi dan denda mulai diberlakukan bila perusahaan tidak membayar iuran selama 3 bulan berturut-turut. Sanksi akan dicabut bilamana Perusahaan melunasi tunggakannya. Selama tunggakan tidak dilunasi maka pekerja tidak dapat menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada pasal 55 dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak menyebutkan mengenai nominal tunggakan melainkan hanya menyebutkan bahwa bila perusahaan tidak membayar iuran maka dapat dikenakan denda dan sanksi pidana. Hal ini dapat membuat celah subjektivitas pada Hakim dalam mengambil Keputusan dan semakin membuka peluang ketidakpastian bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka.

Kata kunci

• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Pasal 19 Juncto Pasal 55
• perlindungan hukum