Article
Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana
Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 47–57
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilihat dari perspektif hukum pidana dan Untuk menganalisis mengenai kualifikasi penerapan restorative justice terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengacu pada pengaturan pecandu narkotika dalam Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa pecandu narkotika diposisikan sebagai korban sehingga wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis untuk menghilangkan efek ketergantungan akan narkotika dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan psikologi dan meningkatkan kepercayaan diri dalam masyarakat sebagaimana di atur dalam pasal 54 serta pecandu narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang harus diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 karena menggunakan narkotika Golongan I, II dan III untuk diri sendiri. Namun demikian pemberian sanksi dan/atau penetapan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetap diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 103, sehingga pengaturan pecandu narkotika dalam undang-undang tetap dipandang sebagai perbuatan tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Mengacu pada penerapan prinsip restorative justice terhadap pecandu narkotika dapat disimpulkan bahwa prinsip restorative justice wajib untuk diterapkan terhadap pecandu narkotika baik terhadap anak maupun orang dewasa dengan batasan bahwa penerapan restorative justice terhadap pecandu narkotika hanya diberikan 1 (satu) kali atas perbuatannya menggunakan narkotika untuk diri sendiri baik dalam keadaan tertangkap tangan dengan kualifikasi barang bukti yang tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan/atau kedapatan menggunakan narkotika melalui suatu mekanisme tes urine, tes darah, dan tes rambut serta tidak terafiliasi dalam peredaran gelap narkotika melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan.