Article
Analisis Penerapan Asas Judex Indoneus In Propria Causa Terkait Imparsialitas Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 1 (2024), hlm. 78–91
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan tingkat pertama Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi dan menganalisis implikasi hukum terhadap tidak diterapkannya Asas judex idoneus in propria causa dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan tingkat pertama Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi. Penelitian ini bersifat Normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHAP menjelaskan bahwa hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan fakta, keadaan alat pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan menjelaskan alasan dasar putusan harus ada termuat dalam putusan pengadilan. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengatur larangan keberpihakan dan imparsialitas hakim. Namun, dalam putusan ini pertimbangan Majelis Hakim tidak membuktikan unsur kedua dari Pasal 12 huruf e dan Majelis Hakim menunjukkan kecenderungan memihak. Hakim lebih condong mendukung terdakwa dengan memprioritaskan keterangan yang menguntungkan terdakwa dan mengabaikan yang merugikan. Hal ini menyebabkan asas judex idoneus in propria causa dan Pasal 158 KUHAP tidak diterapkan dengan tepat oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, diperlukannya Pengawas internal Mahkamah Agung dan pengawas eksternal Komisi Yudisial yang lebih aktif dalam mengawasi putusan, terutama dalam kasus korupsi yang kurang memperhatikan Asas Kepastian Hukum dan Asas judex idoneus in propria causa (netralitas) dan kesadaran hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.