Kriminalisasi Penyerangan Terhadap Kehormatan dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Abstrak

Penelitian ini menganalisis batasan dan parameter kriminalisasi penyerangan terhadap kehormatan dan martabat presiden atau wakil presiden berdasarkan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan dalam Pasal 218 dapat menimbulkan multi tafsir dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum (lex certa) karena tidak jelas mendefinisikan tindakan yang dianggap merendahkan atau merusak nama baik presiden atau wakil presiden. Selain itu, parameter kriminalisasi berdasarkan norma kesusilaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam konteks negara demokrasi dianggap tidak memenuhi syarat karena kritik merupakan bagian dari prinsip checks and balances dan kebebasan berekspresi, serta seharusnya tidak dibatasi oleh Pasal 218.

Kata kunci

• Kriminalisasi
• Penyerangan Kehormatan dan Martabat
• Presiden
• Wakil Presiden