Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa atas Tindak Pidana Pengalihan Anggaran ke Desa Lain

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengalihan anggaran dana desa ke desa lain sebagai tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukannya. Dengan pendekatan normatif dan analisis preskriptif, penelitian menemukan bahwa pengalihan anggaran dana desa ke desa lain merupakan tindak pidana korupsi karena melanggar ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merugikan masyarakat desa dan mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan. Diperlukan tindakan tegas untuk mencegah penyalahgunaan ini demi pembangunan pedesaan yang adil. Kepala desa yang mengalihkan anggaran desa ke desa lain juga dapat dikenakan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana bagi yang menyalahgunakan wewenangnya dan merugikan keuangan negara.

Kata kunci

• Kepala Desa
• Korupsi
• Pengalihan Dana Desa