Article

Ratio Legis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Perdata

  • . Herman
  • Oheo Kaimuddin Haris
  • Safril Sofwan Sanib
  • Ali Rizky
  • Sitti Aisah Abdullah
  • Anastasia Genca Kusuma Dewi

Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 504–515

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan beberapa metode, yaitu pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup aturan hukum pidana dari Pasal 112 hingga Pasal 119, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak kekayaan intelektual hanya bernilai ekonomi jika diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang dapat digunakan oleh pengguna. Dalam hukum pidana, hak ini dianggap sebagai harta benda bernilai ekonomi yang perlu perlindungan hukum yang lebih optimal. Ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 berlaku sebagai ultimum remedium, yang tepat digunakan sebagai pilihan terakhir ketika sanksi lainnya tidak efektif.

Kata kunci