Article
Akibat Hukum Putusan Hakim yang Tidak Mempertimbangkan Balai Pemasyarakatan pada Kasus Tindak Pidana Anak
Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 463–475
Abstrak
Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach), menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika hakim dalam kasus pidana anak tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), putusan tersebut akan batal demi hukum berdasarkan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Status batal demi hukum ini hanya berlaku pada putusan yang memiliki cacat atau kekeliruan, sementara pemeriksaan dan berita acaranya tetap sah dan memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pengadilan dapat menggunakan berita acara pemeriksaan tersebut untuk menjatuhkan putusan baru yang sah. Anak sebagai terdakwa, dengan pendampingan orang tua atau wali dan penasihat hukum, dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang batal demi hukum ini untuk memastikan laporan litmas dipertimbangkan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil dan tepat. Hal ini penting untuk melindungi anak dan memastikan prinsip keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi.