Article
Eksekusi dan Penyelesaian Tindak Pidana Kebakaran Lahan dan Hutan
Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 2 (2024), hlm. 449–462
Abstrak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pemulihan lingkungan hidup terkait tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai primum remedium. Sanksi ini berupa perintah untuk melakukan tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang terganggu oleh kebakaran tersebut. Pelaksanaan putusan tindak pidana lingkungan dalam proses eksekusi pidana denda lebih didahulukan dibandingkan pidana tambahan pemulihan lingkungan. Dibutuhkan pendayagunaan hukum pidana, khususnya sanksi pemulihan lingkungan hidup agar didayagunakan sebagai sarana hukum yang bersifat primum remedium UU PPLH. Maka sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi pidana pokok atau berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerapannya/penjatuhan sanksinya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok (pidana denda).