Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Modifikasi Over Dimension pada Angkutan Barang Perusahaan Pengangkutan

Abstrak

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap perusahaan pengangkutan yang memodifikasi dimensi kendaraan/over dimension dibolehkan oleh hukum selama perubahan modifikasi untuk keperluan angkutan barang mendapatkan izin dari aparat penegak hukum. Namun demikian apabila perusahaan melakukan perubahan/over dimension tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi pidana meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya menyebutkan setiap orang namun frasa setiap orang telah mengalami perluasan termasuk perusahaan sebagai subyek hukum yang dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa denda. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan pengangkutan yang terlibat dalam modifikasi over dimension pada kendaraan angkutan barang mencakup sanksi pidana dan denda sesuai Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menegaskan larangan merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor secara berbeda dengan peruntukannya dan perijinan yang sesuai dengan standar. Reformulasi substansi Pasal 277 dengan penambahan sanksi yang lebih tegas untuk korporasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap aturan tersebut. Sanksi yang dikenakan mencakup pidana denda maksimal Rp 50.000.000 untuk individu, serta denda maksimal Rp 500.000.000 untuk korporasi atau pencabutan izin usaha secara permanen. Selain itu, kendaraan yang melanggar aturan dapat disita oleh petugas yang berwenang.

Kata kunci

• Kekerasan
• Menyalahkan Korban
• Penyidik