Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Jaminan Reklamasi Pascatambang

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran dana jaminan reklamasi pascatambang oleh perusahaan pertambangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dana jaminan reklamasi dapat dikenai sanksi pidana. Pengabaian terhadap kewajiban pengawasan reklamasi pasca penambangan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai tindakan malaadministrasi, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang Ombudsman. Lebih lanjut, sanksi pidana yang dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara di atur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 112 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pejabat berwenang yang gagal melakukan pengawasan terhadap reklamasi termasuk dalam hal ini dana reklamasi yang tidak dilunasi dapat dikenai pidana penjara atau denda, terutama jika tindakan pengabaian tersebut mengakibatkan dampak serius seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mengancam nyawa manusia.

Kata kunci

• Dana Reklamasi
• Pascatambang
• pertanggungjawaban pidana