Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode undang-undang, konseptual, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual sering kali disalahartikan oleh aparat penegak hukum sebagai penyelesaian damai di luar pengadilan. Namun, Pasal 23 UU TPKS mengatur bahwa penyelesaian di luar pengadilan hanya berlaku jika pelaku adalah anak. UU TPKS menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban dan pelaku, tanpa menghentikan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. UU TPKS juga mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, termasuk perlindungan sementara yang harus diberikan oleh kepolisian dalam waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima. Setelah itu, kepolisian harus meminta perlindungan dari LPSK. UU TPKS juga mencakup restitusi bagi korban serta perlindungan preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah kekerasan seksual.

Kata kunci

• Kekerasan Seksual
• Korban
• Restorative Justice