Disparitas Putusan Pengadilan Nomor: 41/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Kdi dan Putusan Nomor: 6015 K/Pid.Sus/2022 tentang Pengelolaan Dana Community Development

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan bebas dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Kdi menitik beratkan pada partisipasi dan persetujuan warga desa serta keuntungan yang dirasakan oleh mereka sebagai pertimbangan utama, sementara putusan pidana dalam perkara nomor 6015 k/Pid.Sus/2022 menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku, seperti pencatatan realisasi penerimaan, konsistensi antara dana APBDes dengan total dana Comdev, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, menjadikan tindakan terdakwa sebagai pelanggaran serius terhadap hukum. Adanya perbedaan dasar pertimbangan terhadap kedua putusan tersebut menimbulkan disparitas dalam pemidanaan atas perkara pengelolaan dana community development. Pengelolaan Dana Community Development (Comdev) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi jika penggunaannya tidak transparan, akuntabel dalam pemenuhan kewajiban hukum dan dalam proses penerimaannya tidak dimasukkan ke dalam rekening desa sebagai pendapatan lain-lain desa sebagai mana yang dimaksud di dalam undang-undang desa. Selain itu, jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana Comdev untuk memberikan imbalan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut, hal ini juga dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Kata kunci

• Community Development
• Disparitas Putusan
• Pengelolaan Dana