Kebijakan Formulasi Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pertambangan yang Masih Dalam Tanggungan Fidusia

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul atas perampasan barang bukti yang masih dalam tanggungan terhadap pemberi fidusia mengakibatkan kerugian secara material terhadap pemegang jaminan fidusia/kreditur/leasing yang tidak ada kaitan secara langsung atas perbuatan debitur dan perampasan barang bukti oleh negara dalam hal aparat penegak hukum telah melanggar prinsip keadilan korektif dari Aristoteles dan keadilan proporsional dari Thomas Aquinas sebagai bagian dari keadilan khusus yang wajib diterima oleh setiap subyek hukum. Kebijakan formulasi Penyelesaian hukum pidana atas barang bukti tindak pidana pertambangan yang masih dalam tanggungan fidusia yang berkeadilan korektif dan proporsional dapat dilakukan dengan cara pertama negara melelang barang bukti untuk membayar pokok utang debitur kepada kreditur dan sisanya diambil oleh negara dan jika hasil lelang itu tidak mencukupi maka beban pokok utang menjadi tanggungan debitur melalui Upaya perampasan aset lain yang diperoleh dari hasil yang sah kedua penyerahan proses lelang yang telah dirampas oleh negara kepada pemegang jaminan fidusia/kreditur dan kelebihan atas pembayaran pokok utang diserahkan kepada negara.

Kata kunci

• Barang Bukti
• Perampasan
• Tanggungan Fidusia