Implikasi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 185-PKE-DKPP/XII/2020 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Bawaslu di Kabupaten Buton

Abstrak

Penelitian ini menyoroti bahwa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbatas pada pemeriksaan dan pemutusan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, seperti yang diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu. DKPP tidak berwenang mengadili staf Sekretariat Bawaslu di Kabupaten Buton karena mereka bukan termasuk penyelenggara pemilu. Terdapat tiga penyelenggara pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP dianggap telah melampaui kewenangannya dengan memberhentikan Wa Ode Lestiana, staf Sekretariat Bawaslu, yang bukan penyelenggara pemilu. DKPP harus bertanggung jawab memulihkan hak Wa Ode Lestiana dan memastikan dia dapat kembali bekerja atau memperoleh pekerjaan yang layak.

Kata kunci

• Authority
• Dismissal Decision