Kajian Hukum Pemeriksaan Persidangan yang Majelis Hakimnya Telah Diganti Pada Saat Proses Persidangan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis alasan dan landasan hukum untuk pergantian hakim dalam peradilan pidana serta keabsahan putusan yang dibuat oleh hakim pengganti tanpa mengulangi proses persidangan. Penelitian ini bersifat normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan hukum pergantian hakim diatur dalam Pasal 157 KUHAP dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pergantian dilakukan jika ada hubungan keluarga atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi independensi hakim. Sementara itu, keabsahan putusan oleh hakim pengganti tanpa mengulangi proses persidangan tidak dianggap sah menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini karena hakim yang memiliki kepentingan terkait perkara harus mengundurkan diri, dan putusan yang sudah dibuat harus diulang dengan majelis yang berbeda untuk menjamin independensi dan keadilan dalam peradilan.

Kata kunci

• Pemeriksaan Persidangan
• Pergantian Majelis Hakim
• Proses Persidangan