Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penghimpunan Dana Secara Ilegal dengan Modus Investasi

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang ancaman pidana terhadap investasi bodong dan penghimpunan dana masyarakat dengan modus investasi mempunyai aturan yang berbeda dan sanksi hukum yang berbeda. Peraturan hukum tentang penghimpunan dana masyarakat dengan modus investasi diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi penghimpunan dana dengan modus investasi. Penjelasan tindak pidana bank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam penghimpunan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang-perorangan yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut.

Kata kunci

• Modus Investasi
• Penghimpunan Dana secara Ilegal
• pertanggungjawaban pidana