Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tindak dengan Hormat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan ASN dalam hal terjadi PTDH sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat inkracht Penelitian ini bersifat normatif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder (studi kepustakaan), dengan analisis yang sifatnya preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Pengenaan sanksi berupa PTDH terhadap ASN baru bisa dilakukan ketika telah keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam beberapa kasus ditemukan adanya pengenaan sanksi PTDH tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti dalam Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.PGP. Terhadap kasus semacam ini, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum administrasi, yakni ke PTUN. Namun sebelum diajukan ke PTUN, terlebih dahulu diajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi. 2) Pengaturan hukum terhadap pemulihan hak ASN akibat PTDH berdasarkan perspektif kepastian hukum menunjukkan adanya kelemahan. Sebab meskipun telah ada dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap hak ASN, namun dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan penegakan disiplin ASN masih belum mengatur terkait rehabilitasi secara jelas.

Kata kunci

• ASN
• Hak Asasi Manusia
• Kepastian Hukum
• PTDH