Status Hukum Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Terhadap Sertipikat yang Menjadi Objek Perkara

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah status hukum sertifikat yang diterbitkan berdasarkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan selama proses persidangan dan apakah proses pembatalan sertifikat hak atas tanah hasil dari pemeliharaan data harus dilakukan sesuai dengan amar putusan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum sertifikat yang diterbitkan berdasarkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan selama proses persidangan dan untuk menganalisis proses pembatalan sertifikat hak atas tanah hasil pemeliharaan data yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diajukan, maka dilakukan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Status hukum sertipikat hasil pemisahan bidang tanah sebagai bentuk pemeliharaan data harus disesuaikan dengan keadaan nyata saat ini. Sehingga apabila keadaan riil pada saat ini objek sertifikat induknya dalam status sengketa atau berperkara, maka sertifikat hasil pemeliharaan data yang diterbitkan atas objek tersebut juga harus tercatat sebagai objek perkara yang melekat status blokir. 2) Proses pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan yang secara tegas menyebutkan.

Kata kunci

• Pemeliharaan Data
• Sertifikat Objek Perkara
• Status Hukum