Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Terhadap Tindakan Debt Collector dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia

Abstrak

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus dengan analisis preskriptif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur yang wanprestasi dalam perjanjian fidusia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur penipuan dalam proses kesepakatan. Namun, jika prosesnya wajar tanpa kebohongan, debitur tidak dapat dituntut pidana sesuai Pasal 378 KUHP, dan penyelesaian hanya dapat dilakukan melalui hukum perdata. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus penarikan paksa objek fidusia oleh debt collector telah diatur preventif melalui UUJF, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan prosedur eksekusi harus sesuai hukum. Jika debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela, kreditor disarankan mengajukan eksekusi melalui pengadilan.

Kata kunci

• Objek Fidusia
• Penarikan Paksa
• perlindungan hukum