Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi

Abstrak

Artikel ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi berdasarkan KUHP No. Tahun 2023 diperbolehkan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan tingkat kejahatan, posisi/jabatan terdakwa, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pencabutan hak politik harus disertai putusan hakim yang menentukan batas waktu pencabutan tersebut dan jangan sampai memicu kematian perdata bagi narapidana. Terkait instrumen pencabutan hak politik, aturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Hak Asasi Manusia mengatur pemberlakuan sanksi pidana tambahan ini, sehingga penjatuhan pidana tersebut sah secara undang-undang. Diharapkan sanksi ini dapat memperbaiki sistem masyarakat dan mengurangi kesempatan pejabat negara melakukan korupsi.

Kata kunci

• Pencabutan Hak Politik
• Sanksi Pidana
• Terpidana Korupsi