Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Akibat Force Majeure COVID-19

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab debitur terhadap wanprestasi akibat force majeure, serta dampak hukumnya setelah force majeure terjadi. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 BW serta KUHPerdata, overmacht membebaskan debitur dari kewajiban memenuhi dan memberikan ganti rugi, meskipun debitur telah melanggar hukum. Artinya, jika ada keadaan di luar kendali yang membuat kontrak tidak bisa dilaksanakan, debitur tidak bertanggung jawab dan tidak wajib memberikan ganti rugi. Prinsip force majeure penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan kontrak, serta melindungi pihak yang terkena dampak keadaan tak terduga. Pemahaman yang baik tentang prinsip ini oleh semua pihak kontrak penting untuk menghindari masalah di masa depan. Ada tiga jenis force majeure yang dapat memaafkan debitur: ketidakmungkinan, ketidakpraktisan, dan frustrasi. Jika terjadi wanprestasi karena force majeure, OJK menetapkan kebijakan keringanan untuk debitur terdampak COVID-19 dengan nilai kredit/leasing di bawah Rp 10 miliar. Kasus debitur DJ yang tidak bisa membayar cicilan mobilnya karena COVID-19 memunculkan pertanyaan tentang kebijakan keringanan leasing yang menambahkan persyaratan baru, bertentangan dengan teori kepastian hukum dan keadilan. Prinsip kepastian dan keadilan hukum penting untuk memastikan semua pihak dalam perjanjian diperlakukan dengan adil dan sesuai hukum. Namun, kebijakan leasing dalam kasus DJ tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

Kata kunci

• Covid-19
• Force Majeure
• Konsep
• Perjanjian
• Wanprestasi