Article

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor

  • Oheo Kaimuddin Haris
  • Safril Sofwan Sanib
  • Idaman
  • Jabalnur
  • Zahrowati
  • Ruliah
  • Wakub D. Karim

Halu Oleo Legal Research, Vol. 6 No. 3 (2024), hlm. 700–715

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban perdata terhadap pelanggar pajak. Untuk mengkaji dan menganalisis utang pajak dapat dikategorikan perjanjian jaminan menurut Undang-undang. Hasil dari penelitian ini Terjadinya pertanggung jawaban perdata disebabkan oleh dua hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, bentuk sanksi perdata dalam utang pajak yaitu di lakukan lelang eksekusi terhadap harta benda penunggak pajak. Utang Pajak bukan termasuk utang yang dikategorikan jaminan menurut undang-undang karena peraturan perundang-undangan hanya mengenal 5 jenis hak jaminan yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, dan sistem resi Gudang, selain itu utang pajak tercipta tanpa perikatan seperti perjanjian pada umunya serta sifatnya yang dapat dipaksakan dan sifatnya yang harus didahulukan dibandingkan utang yang lainnya.

Kata kunci