Pembatalan Surat Dakwaan dalam Putusan Akhir Terhadap Perkara Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi)

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut umum dalam perkara Putusan Nomor 501/Pid/B/2022/PN.Kdi a quo belum sesuai dengan Asas Contante Justitie. Konsekuensi atas penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo yang disusun dengan tidak cermat sehingga surat dakwaan penuntut umum yang tidak memenuhi syarat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum. Asas contante justitie dirumuskan di dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan dibatalkannya surat dakwaan Penuntut Umum menjadikan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan tidak efisien dan efektif. Implikasi hukum atas pembatalan surat dakwaan setelah pemeriksaan pokok perkara dalam perkara putusan perkara a quo adalah berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP maka surat dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum; Karena dakwaan batal demi hukum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHAP Terdakwa dibebaskan dari tahanan; dan Surat dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi pokok perkara.

Kata kunci

• Batal Demi Hukum
• Penyusunan Surat Dakwaan
• Putusan Akhir